Ekonomi Pro Rakyat

Menurut Burhanudin Abdullah, mantan gubernur BI, pendekatan konvensional system perbankanyang digunakan selama ini ternyata tidak mampu mengatasi problem kemiskinan di Indonesia. Ya, kita bisa merasakan bawa perbankan sangat enggan bersentuhan dengan masyarakat miskin –dalam bentuk pemberian kredit atau menampung tabungannya—karena dianggap uang recehan yang hanya merepotkan sementara uang yang berputar sangat sedikit, tidak cukup untuk membayari teller-teller yang cantik itu. Merujuk pada model yang telah dikembangkan oleh Muhamad Yunus dengan Grameen Banknya Nampak perlu sebuah pelembagaan lembaga micro finance dimana pra syarat yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:

  1. Komitmen Keperpihakan terhadap rakyat miskin. Karenanya perbankan harus mengeliminir hambatan—yang selama ini menghalangi rakyat miskin mengakses perbankan—yaitu keharusan menyediakan agunan (rata-rata mereka tidak memiliki asset untuk diagunkan), hambatan kedua adalah birokrasi perbankan yang berbelit-belit sangat tidak akrab dengan rakyat miskin yang rata-rata juga rendah pendidikannya. Salah satu cara yang harus diambil adalah pendekatan yang digunakan dalam berhubungan dengan nasabahnya lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan ketimbang pendekatan bisnis formal.
BAS Purwokerto

BAS Purwokerto

  1. Harus memberikan kepercayaan yang tinggi terhadap nasabah, agar tidak berkesan serampangan maka perlu usaha untuk membangun komunitas yang didalamnya tumbuh rasa percaya, setelah tahap ini terbangun maka hubungan bisnis akan terbangun sikap saling percaya. Dalam sebuah hubungan yang sudah saling percaya maka agunan sudah tidak diperlukan lagi.
  2. Sikap melayani dengan mendatangi nasabah, melayani dengan penuh kesabaran dan proses yang cepat dalam penyaluran dananya.

Karakter-karakter diatas nampaknya sering kita dapatkan pada para ‘pelepas uang’ atau bank plecit istilah sederhana untuk rentenir, hanya saja bank plecit suka memberikan bunga yang sangat tinggi. Pendekatan yang lebih ‘ramah’ terhadap masyarakat miskin dalam hal perbankan ini akan meningkatkan peran perbankan dalam mengurangi angka kemiskinan di masyarakat.

Kebijakan Ekonomi Pro-Rakyat (sekarang ini pemerintahan SBY lebih cenderung dengan kebijakan pro-pasar) yang berlandaskan system ekonomi kerakyatan merupakan sebuah kebijakan alternative untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Kebijakan ini berlandaskan pada asas kekeluargaan, kedaulatan rakyat, kerjasama dan keberpihakan yang sungguh-sungguh pada rakyat yang lemah. Jika pelaku ekonomi lemah dibiarkan bersaing bebas dengan pelaku ekonomi yang sudah kuat sama saja dengan menjerumuskan pelaku ekonomi lemah pada jurang kekalahan dan kemiskinan.

Ciri utama system ekonomi kerakyatan adalah kebersamaan dalam menjalankan proses produksi untuk menghasilkan produk dan jasa yang dikerjakan oleh sebagian  besar rakyat, dipimpin oleh perwakilan rakyat dan dimiliki oleh seluruh rakyat secara merata. Kelembagaan yang identik dengan system ini adalah lembaga Koperasi. Maka proses penguatan terhadap koperasi akan menyebabkan penguatan kepada ekonomi rakyat. Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 sebelum diamandemen, semestinya system ekonomi kerakyatan ini menjadi landasan dalam setiap perumusan strategi pembangunan dan penetapan kebijakan ekonomi di Indonesia. Penerapan system tersebut harus memberikan prioritas untuk memberdayakan ekonomi rakyat yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Koperasi adalah garda terdepan dalam meningkatkan perekonomian melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melihat pada mayoritas anggota yang terlibat dan jenis usaha yang dijalankan. Secara garis besar terdapat tiga kebijakan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan UMKM.

  1. Menciptakan iklim usaha kondusif bagi UMKM sehingga mampu mendorong pengembangan UMKM secara mandiri dan berkelanjutan.
industri genteng

industri genteng

  1. Mendorong terbentuknya lembaga keuangan yang mampu memobilisasi dana masyarakat sekaligus menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kegiatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh UMKM.
  2. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status usaha UMKM agar layak mendapatkan fasilitas kredit dalam jangka panjang.

Strategi lain adalah strategi pengembangan kawasan agar ketimpangan ekonomi dapat diminimalisir. Model pengembangan kawasan bisa dilakukan dengan berbasis anggota koperasi.

Kesimpulan:

Dalam pengembangan strategi penanggulangan kemiskinan ada tiga hal yang harus diperhatikan:

  1. Mengembangkan kelembagaan koperasi sebagai lembaga penyalur kredit untuk UMKM
  2. Advokasi terhadap UMKM agar lebih mandiri dan berdaya
  3. Merencanakan suatu strategi pengembangan kawasan berbasis anggota koperasi.

Sumber: Kebijakan Pro Rakyat, Fahmy Radhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s