Pendidikan Murah: Quo Vadis

Pendidikan dan kesehatan gratis adalah isu yang paling menarik pada setiap Pilkada, bahkan telah menjadi pra syarat untuk siapa saja yang ingin mendapatkan simpati yang positif. Maka, sebagai jawaban atas janji-janji pendidikan gratis dan murah untuk masyarakat mulai dari APBD Kota, Provinsi sampai tingkat Pusat diarahkan pada anggaran pendidikan. Maka bertaburanlah sekolah yang memasang spanduk “Sekolah ini menyelenggarakan pendidikan gratis”. Selesai? Tidak. Kalau anda termasuk praktisi pendidikan atau pengamat secara intensif atau orang tua yang meniyipkan anaknya di sekolah gratis maka anda akan menemukan bahwa seiring dengan diluncurkannya sekolah gratis maka meluncurlah juga kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Anggaran yang dikucurkan pemerintah tidak cukup untuk membiayai pengembangan sekolah, mungkin cukup untuk operasional standar, tapi ternyata penyelenggaraan pendidikan tidak melulu urusan biaya operasional. Tapi juga berurusan dengan bagaimana meningkatkan kualitas guru, sarana dan pra sarana dan peningkatan kualitas kurikulumnya. Ini yang sering terlewatkan.

Sebagai antitesa maka dalam waktu bersamaan bermunculan sekolah-sekolah mahal dengan imbalan janji-janji bahwa mereka dapat memberikan pendidikan yang lebih baik. Percayalah, kebanyakan mereka memang ,memberikan kualitas pendidikan yang lebih baik karena anggaran yang digunakan juga lebih banyak. Cuma masalahnya hal ini tidak menjawab kebutuhan yang sesungguhnya dari masyarakat. Yang mereka butuhkan adalah pendidikan berkualitas yang murah, bukan pendidikan bagus tapi mahal atau pendidikan murah tapi buruk. Kondisi masyarakat yang miskin bukan berarti mereka akan puas dengan pendidikan gratis sekalipun kualitasnya jelek.

Kebijakan pensyaratan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) telah menyakiti masyarakat dengan penghasilan tanggung. Mereka tidak akan masuk dalam kelompok layak untuk menerima SKTM tapi mereka sungguh tidak cukup memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli kalitas pendidikan yang bagus. kalau mau memberikan layanan gratis kenapa tidak diberlakukan untuk semua aja? Seperti membuat jalan yang mulus, yang tidak mensyaratkan ada surat keterangan khusus untuk bisa menikmatinya.

Quo Vadis pendidikan murah? Pemerintah harus mulai berempati pada kebutuhan masyarakat yang mendasar ini agar ada harapan bahwa generasi Indonesia ke depan adalah generasi yang benar-benar bisa diharapkan. Lalu bagaimana menciptakan sekolah berkualitas tapi murah?

Sebagai pelaku pendidikan, yang ikut mengelola dan mendirikan sekolah..saya punya kesimpulan bahwa sekolah swasta memang butuh biaya besar untuk memberikan layanan pendidikan yang baik sehingga berimbas pada biaya uang pangkal dan biaya SPP.Sekolah negeri yang telah memiliki modal memadai juga harus meningkatkan kualitas pelayanan berupa inovasi pendidikan yang terus mengikuti zaman sebagaimana sekolah-sekolah swasta telah lakukan, sehingga kualitas sekolah negeri tidak jeblok. Disini peran pemerintah sangat diharapkan. Menghimpun dana masyarakat untuk secara terkontrol disalurkan kepada sekolah untuk dikonversi pada outcome: Sekolah murah, kualitas hebat. Pasti bisa! Untuk menjadi contoh saja… Rumah Zakat Indonesia (RZI) telah membuat sekolah yang bernama Sekolah Juara..gratis, tapi karena telah dikucuri dana yang cukup kualitasnya tetap baik.

Bukankah Pemerintah yang seharusnya mengerjakan pekerjaan ini? karena mereka memiliki sarana dan potensi dana yang sangat besar. Jadi, bekerjalah dengan sungguh-sungguh wahai pemegang amanah kepemimpinan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s